Sep 3, 2014
RumahCom – Kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat (backlog) kian bertambah setiap tahun. Bahkan Sri Hartoyo, Deputi Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera)mengatakan, Indonesia bakal memerlukan 31 juta unit rumah. Sebanyak 18,5 juta di perkotaan, sementara sisanya sebanyak 12,5 juta unit di pedesaan.
Menurutnya, jika dibangun rumah tapak, maka akan diperlukan 170.000 hektar lahan. Sementara jika dibangun sebagai rumah susun hanya memerlukan 39.000 hektar.
“Artinya efisiensi yang dihasilkan dari pembangunan rumah susun mencapai 436%,” katanya, dalam diskusi bertajuk ‘Rusunami, Solusi Penyediaan Perumahan bagi MBR di Perkotaan’, Selasa (2/9).
Untuk itu, imbuhnya, pemerintah akan menghentikan KPR subsidi untuk rumah tapak mulai 1 April 2015. Selanjutnya, pembiayaan perumahan bagi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) melalui FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) hanya untuk memfasilitasi KPR Sarusun (satuan rumah susun). Suku bunga KPR Sejahtera Rusun 7,25% dengan cicilan tetap selama 20 atau 30 tahun.
“Mengenai komposisi rusun (rumah susun sewa dan rumah susun milik) disesuaikan dengan kemampuan masyarakat dan kemampuan pendanaan dari pemerintah,” jelasnya.
Kendati demikian, Sri menyadari bahwa mengubah budaya tinggal di rumah tapak menjadi tinggal di rumah susun perlu waktu.
Anto Erawan
Penulis adalah editor Rumah.com. Untuk berkomunikasi dengan penulis, Anda dapat mengirim email ke:antoerawan@rumah.com atau melalui Twitter: @AntoSeorang
Penulis adalah editor Rumah.com. Untuk berkomunikasi dengan penulis, Anda dapat mengirim email ke:antoerawan@rumah.com atau melalui Twitter: @AntoSeorang
Foto: Anto Erawan
Artikel Terkait:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar